20 November 2014

Navy Renews Push for Sub Plan

20 November 2014


Navy pressed governments for years to buy submarines (photo : enha)

The Royal Thai Navy will dust off a proposal to buy submarines after years of failed attempts to equip itself with the expensive underwater craft. 

Navy chief Kraisorn Chansuwanich revealed the plan on Thursday, which marks Royal Thai Navy Day.

Adm Kraisorn said he had proposed the navy’s latest development plan, which includes the bid to procure submarines, to Deputy Prime Minister and Defence Minister Prawit Wongsuwon during his visit to navy headquarters on Monday. 

Adm Kraisorn said Gen Prawit agreed with the planned procurement of submarines and instructed the navy to present detailed studies on the types of submarines it wanted and the cost to see if they are affordable. 

The navy has pressed governments for years to buy submarines to help protect the Gulf of Thailand.

The bid to equip the navy with submarines began when Banharn Silpa-archa was prime minister in 1995. Back then, Kockums of Sweden were the prime target. But alleged corruption by politicians and middlemen who wanted to pocket money from the project led to the deal being sunk.

Ten years later, the navy renewed its efforts with a proposal to buy used submarines from China under the Thaksin Shinawatra administration. But the military coup on Sept 19, 2006 killed that bid.

In 2010, then navy commander Kamthorn Phumhiran approved a plan to set up a Submarine Squadron, with expectations of having six used German U206A submarines worth a total of 7.7 billion baht. But it was met with resistance and never passed the planning stage. 

In 2012, then navy chief Surasak Rounroengrom approved guidelines to train navy personnel in submarine operations, which led to navy personnel studying submarines with the help of countries who have had them for a long time.

In July this year, the Royal Thai Navy’s Submarine Squadron was officially launched at Sattahip naval base in Chon Buri province. The navy has sent 18 officers to Germany for training in submarine technology and another 10 to South Korea to attend a training course on international diesel submarines.

(Bangkok Post)

Pindad Siap Jadi Pemasok Amunisi Leopard

20 November 2014


Amunisi 120mm untuk MBT Leopard 2 (photo : defense update)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--PT Pindad Persero siap menjadi pemasok amunisi tank tempur utama atau Main Battle Tank (MBT) Leopard buatan Jerman dengan kaliber besar 120 milimeter.

"Kita sudah membeli tank Leopard dari Jerman. Makanya, kita siap menjadi pemasok amunisi tank Leopard. Strategi bisnis kita ubah, siapa saja di Asia yang punya (Leopard), butuh berapa? Kita telah mengirimkan 7 tenaga ahlinya ke Jerman dalam rangka bagian transfer of technology (ToT)," kata Kepala Divisi Munisi PT Pindad I Wayan Sutama di kantornya, Turen, Malang, Jawa Timur, Rabu (19/11).

Guna mempersiapkan pembuatan amunisi berkaliber besar seperti tank Leopard, Pindad telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare di Gunung Layar, Malang. Namun dirinya belum bisa memastikan apakah Pindad akan membuatnya secara keseluruhan atau hanya perakitan.

"Kami sedang menggeliatkan, membantu pemerintah, untuk mengurangi impor di bidang amunisi. Ini harapan saya jangan sampai devisa kita terkoyak ke luar. Kami sudah berhasil mendesain meriam Howitzer 105 mm," ujar Wayan.

Menurut Wayan, teknologi laras smoothbore yang diaplikasikan pada Leopard merupakan teknologi baru yang harus melalui alih teknologi agar pengembangan peluru untuk tank 62 ton itu bisa sesuai harapan.

"Tak hanya dalam negeri, jika pasokan peluru untuk Leopard telah terpenuhi, Pindad juga mengincar pasar Asia yang menggunakan Leopard. Pangsa pasar munisi tank Leopard di Asia masih terbatas, hanya ada Singapura dan Indonesia serta Australia," kata Wayan.

Pindad telah memiliki fasilitas pembuatan munisi kaliber besar dan munisi kaliber besar roket di Malang. Industri plat merah ini menargetkan pada tahun 2019 sudah bisa memproduksi kaliber 76 mm, 90 mm dan 105 mm yang memang banyak digunakan oleh pasar internasional dengan keuntungan yang menjanjikan.

"Tapi Pindad harus memenuhi kebutuhan TNI lebih dulu, baru lebihnya bisa diekspor," kata Wayan.

Wayan menerangkan, ke depan, Indonesia jangan sampai bergantung impor. Saat ini perusahaan sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas produk alutsista dan menargetkan akan menjadi produsen alutsista terkemuka di Asia pada 2023.

"Kita sudah melaksanakan peningkatan kemampuan produksi dan kemampuan desain serta kapasitas produksi sudah direncanakan tiga tahun. Jadi per 2015, 2019, dan 2023 itu visi Pindad tahun 2023 kita akan menjadi industri alutsista terkemuka di Asia. Karena, kan, setiap tahun desain-desain atau memang kebutuhan dari TNI itu di-review kembali. Hal itu senada dengan UU No 16/2012. Makanya, kami memiliki target, tahun 2023 Indonesia mampu memuncaki industri pertahanan di kawasan Asia," katanya.

Pindad terus memproduksi munisi kaliber kecil yang biasa digunakan untuk pistol, senjata laras panjang, hingga senapan serbu. Untuk memperbanyak jumlah produksi munisi kecil ini, Pindad telah mendatangkan mesin baru dengan teknologi termutakhir.

"Yang munisi kaliber kecil sifatnya umum. Kita sudah memiliki penambahan kapasitas untuk memberi mesin-mesin produksi yang modern. Apabila semua terpasang di 2015, saya bisa melipatgandakan kapasitas produksi kaliber kecil, 140 juta butir per tahun," ujar Wayan.

(Republika)

19 November 2014

Gandeng Indonesia, Rusia Kembangkan Peluru Meriam BMP Terbaru

19 November 2014


Tank BMP-3F marinir TNI AL (photo : Defense Studies)

Industri Rusia dan Indonesia tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan peluru meriam 100 mm bagi kendaraan tempur infanteri generasi terbaru milik Rusia, BMP.

“Kami berharap dalam waktu dekat dapat memasuki tahap uji coba konstruksi bersama dengan Indonesia. Hal ini terkait dengan rencana pembuatan peluru meriam baru untuk BMP. Ini benar-benar bidang pekerjaan yang baru bagi institusi kami,” terang perwakilan resmi perusahaan Mechanical Engineering Research Institute (NIMI), salah satu anak perusahaan pemerintah Rusia Rostec, dalam pameran Indo Defence 2014.

“Tahap uji coba konstruksi mencakup pembuatan dokumen teknis grafis dan tertulis peluru meriam baru tersebut yang sesuai dengan spesifikasi dari pihak Indonesia, pembuatan prototip, serta pelaksanaan uji coba,” demikian tertulis dalam siaran pers Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Rusia mengutip pernyataan perwakilan NIMI.

Transfer teknologi dan pembuatan pabrik berlisensi di wilayah Indonesia pun bisa menjadi langkah lanjutan yang dapat meningkatkan hubungan kerja sama bilateral. "Pemberian lisensi tersebut akan membantu mempersiapkan kader-kader lokal untuk perindustrian militer Indonesia kelak," ujar perwakilan NIMI tersebut.

BMP-3F adalah kendaraan tempur BMP-3 yang diperuntukan bagi operasi kelautan pasukan marinir, penjaga berbatasan dan garis pantai, pelaksanaan operasi militer di pesisir dan garis pantai, serta pendaratan pasukan amfibi. BMP-3F dipersenjatai oleh meriam 100 mm, senapan kaliber 30 mm, rudal, dan senapan mesin. BMP dirancang untuk dikendalikan tiga awak dan mengangkut tujuh orang.

Rusia memiliki catatan positif dalam upaya pengembangan senjata bersama dengan negara lain, salah satunya adalah kerja sama perusahaan asal Rusia Bazalt dengan Yordania, yang telah menghasilkan peluncur granat Khoshim. Selain itu, Rusia juga sukses bekerja sama dengan India dalam proyek pembuatan roket Bramos. Hal itu tertulis dalam situs resmi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia.

(RBTH)

UIMC to Deliver a Communication System to Vietnam

19 November 2014


Su-30MK2 of the Vietnamese People's Air Force (photo : xahoithongtin)

The communication system is designed for a battlefield aviation command post

The United Instrument Manufacturing Corporation, a Rostec subsidiary, has started delivery of the NKVS-27 ground-based aerial communication system. The communication equipment is capable of maintaining communication with frontline aircraft and aircraft of other types.

“NKVS-27 is an airfield-based communication system designed, developed and manufactured by our NPP Polet,” Sergey Skokov, Deputy CEO of the United Instrument Manufacturing Corporation, said.

“The purpose of the communication system is to establish communication networks, communication channels and channels for data exchange, primarily with tactical battlefield aircraft: Sukhoi Su-27-SKM, Sukhoi Su-30 MK2, Su-35 and others,” Sergey Skokov said.

According to NPP Polet CEO Alexey Komyakov, the system offers command post functionality and is capable of automatically transmitting control orders, relaying orders from superiors in the chain of command, monitoring and recording the progress of flight mission processes. 

NKVS-27 can support full-duplex voice communication and multi-channel data exchange over distances up to 1,500 kilometers, the company said in its press release.

This is the third NKVS-27 to be delivered to Vietnam since 2011. Vietnam’s requirement for these communication systems because the Vietnam People’s Air Force has large numbers of Russian-made aircraft in active service. Sukhoi Su-30 MK2 strike fighter manufactured by Sukhoi Company is one of the most numerous military aircraft in the country.

The next equipment delivery to Vietnam is scheduled for early 2015, when NPP Polet should manufacture and deliver to Vietnam a set of backup equipment for NKVS-27. 

The United Instrument Manufacturing Corporation (UIMC) is a Russian government-controlled corporation established in 2014 as a Rostec subsidiary to organize high-tech manufacturing of competitive communication systems and devices, automated control systems, electronic warfare systems, and robotic systems for the Russian military, law enforces and other special forces, as well as competitive products for civilian and dual use. The UIMC includes Vega Radio Engineering Concern, Concern Sozvezdie, Control Systems Integrated Facility and the Central Research Institute for Economics, Informatics and Control Systems. 

(Rostec)

Thailand's Third Army Grounds Bell 212 Helicopter Fleet After Crash

19 November 2014


RTA Bell 212 Twin Huey helicopter (photo : kvk94530)

The Royal Thai Army's (RTA) Third Army Region has grounded its fleet of eight Bell helicopters, following a fatal crash involving one of its rotorcraft in northern Thailand.

On 17 November, a Bell 212 Twin Huey helicopter reportedly exploded in mid-air, after take-off from an army camp in Phayao province and crash-landed in the Muang district, killing all nine personnel, who were on a logistical mission.

Those on the flight included five army officers, including deputy Third Army Region commander major general Songpol Thongjeen, and four crew members.

3rd Army area spokesperson major-general Tana Jaruwat was quoted by The Nation as saying that all helicopters in the unit will undergo aviation safety checks at RTA's Aviation Centre in Lop Buri province.
"We have imposed a temporary helicopter flight suspension," Jaruwat said.

However, RTA deputy spokesperson colonel Sirichan Ngathong said that the army will continue to operate both the Bell 212 and UH-1 Huey helicopters for missions across the country.

"I insist that the army still uses Bell 212 helicopters for its missions as normal. There has not been a general order to ground them," Ngathong said.

The Third Army Region currently operates three Bell 212 and five UH-1 Iroquois twin-engine aircraft.
A relative of one crash victim revealed that concerns about the age of the helicopter had been expressed a few days before the accident.

However, 4th Infantry Division commander major general Nopporn Ruenjan told the Bangkok Post that the helicopter was maintained properly, with parts regularly replaced.

The Thai Army currently operates 40 Bell 212s and UH-1 Iroquois copters.

Initial reports suggest that the helicopter developed engine trouble, although an investigation is underway.
In 2011, the RTA grounded its Bell 212 fleet after three different models crashed over a two-week period, killing 17 people.

(Army Technology)

Myanmar Navy Launches Stealth Corvette

19 November 2014

Myanmar Navy UMS-773 Tabinshwehti corvette (all photos : Myanmar Navy)

Myanmar Navy launched Stealth Light Frigate  Heavily armed Corvette

The Stealth Corvette is believed to be armed with Chinese and Russian made weapons with Anti Submarine Capability 



The stealth corvette of Myanmar Navy is made in Myanmar 

Myanmar Previously has successfully build Two Stealth Frigate F 12 and F 14.Another stealth Frigate F 15 is under construction

The Stealth Corvette aka Stealth Light Frigate's pennant no is 773 .Myanmar Navy operates 2 other corvette with  seral no of 771 and 772.



Myanmar has a economy of $65 Billion which is almost three times less then it's neighbor Bangladesh who has a GDP of $187 Billion.but Bangladesh has not made any stealth ship so far. 

Despite Bangladesh's friendly attitude towards Myanmar ,Myanmar is showing aggressive attitude towards Bangladesh.

Bangladesh Navy is currently going though a modernization phase which threatens Myanmar.

(DefenceBd)

18 November 2014

Philippines Allots P90.86B to Boost Defense

18 November 2014


P41.38B already spent on 46 military modernization projects (photo : aol)

The government has set aside P90.86 billion to sustain the implementation of the defense and military modernization program until 2017, President Aquino announced on Monday.

The President shared the government’s initiatives to further upgrade military capacity and equipment at the 75th anniversary of the Department of National Defense (DND) in Camp Aguinaldo.

“Ongoing na rin ang ating DND Medium Term Capability Development Program na saklaw ng ating Revised AFP Modernization Law. Sa programang ito, 33 proyekto ang kinukumpleto na natin na aabot hanggang 2017. Ang halagang inilaan na natin dito: P90.86 billion. [The DND Medium Term Capability Development Program under the Revised AFP Modernization Law is ongoing. Under the program, 33 projects must be completed by 2017 with a budegt of P90.86 billion],” the President said in his speech.

Surpassed

The President said the government has already spent P41.38 billion on 46 various military modernization and capability upgrade projects from June, 2010, to October, 2014. Aquino took pride that his administration has surpassed the 45 combined projects of three previous administrations since 1995.

“Mayroon pa tayong natitirang mahigit isang taon at pitong buwan, kaya’t tiyak na madaragdagan pa ang makukumpleto natin [We have one year and seven months left so I’m certain we will complete more projects],” the President said.

In 2013 alone, Aquino said 12 projects, including the purchase of two modern ships, three naval helicopters, and eight combat utility helicopters, were completed under the AFP modernization program.

He also welcomed the formation of the Philippine Defense Transformation Roadmap 2028 that will ensure all reform initiatives will be implemented.

Benefit for Soldiers

Apart from the military upgrade program, the President assured that the government will continue to provide benefits for the country’s brave soldiers such as decent and affordable housing, reforms in their pension system, and livelihood programs for retired and active soldiers.

With these programs, Aquino said gone are the days when soldiers and their needs are neglected. “Ang nais natin: Ipagkaloob ang mga benepisyong karapat-dapat lang matanggap ng mga nagmamalasakit sa bayan [Our goal is to provide the benefits commensurate to those who cares for the nation],” he said.

While the government promotes the welfare of soldiers, Aquino said he has higher expectation from the military to improve its service, particularly in protecting the country’s sovereignty.

Ready to Assist

“Makakaasa naman kayo sa pagpapakitang-gilas ninyo, lalo ring ginaganahan ang inyong liderato na tulungan kayong lampasan ang mga hamon ng inyong misyon, at maging ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan [Rest assured that while you perform your job well, the government is ready to assist you in overcoming the challenges of your mission as well as daily needs],” he added.

In the same ceremony, the President lauded Defense Secretary Voltaire Gazmin for the significant reforms in enhancing the nation’s defense capability while looking after the welfare of soldiers. He cited the great public service rendered by Gazmin, particularly when he combated numerous coups against the administration of his mother, the late President Corazon Aquino. Gazmin was then head of the Presidential Security Group.

Aquino also commended the group of awardees during the DND event for their tireless service to the flag and Filipino people.

“Nawa’y lagi kayong magsilbing huwaran sa inyong mga kasamahan upang lalong pagbutihin ang pagtupad sa tungkulin [I hope you will serve as role models to your colleagues to improve the fulfillment of your duties],” he said.

(Manila Bulletin)